Sidoarjo – SorotPeritiwa.com
Di balik tembok tinggi Rutan Medaeng, tersimpan praktik kotor yang diduga sudah menjadi ladang bisnis haram bagi oknum tak bertanggung jawab. Keluarga tahanan dipaksa mengeluarkan uang hanya untuk bisa bertemu atau sekadar menitipkan kebutuhan dasar. Lebih parah, telepon genggam pun bisa “dipesan masuk” dengan tarif setengah juta rupiah.
Informasi yang dihimpun SorotPeritiwa.com menyebutkan, setiap keluarga yang ingin menjenguk harus menyiapkan uang antara Rp100.000 hingga Rp150.000. Bukan untuk membeli kebutuhan, melainkan untuk “membayar” agar bisa bertemu dengan orang yang sedang ditahan.
Praktik tersebut di kalangan pembesuk dikenal dengan istilah “ngetol” — sebuah pungutan liar yang disebut-sebut wajib bagi pembesuk yang namanya tidak tercantum dalam Kartu Keluarga tahanan.
Lebih parah lagi, dugaan adanya “tarif masuk” untuk telepon genggam membuat publik semakin terhenyak. Sumber berinisial R menyebut, biaya untuk memasukkan satu unit HP ke dalam rutan mencapai Rp500.000.
“Kalau mau masukkan HP, harus bayar setengah juta. Itu sudah jadi rahasia umum,” ungkap R kepada SorotPeritiwa.com, Kamis (11/09/2025).
Namun, bantahan justru datang dari Kepala Rutan Medaeng, Hengky. Saat dikonfirmasi wartawan melalui WhatsApp, Hengky menegaskan tidak mengetahui adanya pungli yang melibatkan anak buahnya.
“Saya tidak tahu dengan adanya petugas yang bermain seperti itu, apalagi yang meminta uang ke setiap blok. Jika memang ada, akan saya tindaklanjuti karena saya tidak pernah membiarkan anggota saya berlaku di luar SOP,” klaim Hengky.
Sayangnya, bantahan ini terdengar basi. Berbagai kesaksian yang diterima SorotPeritiwa.com menunjukkan pola keluhan masyarakat yang berulang dan konsisten: pungli di Medaeng bukan sekadar isu, melainkan realitas yang sudah membudaya. Jika benar terbukti, hal ini bukan saja merugikan rakyat kecil, tetapi juga mempermalukan Kemenkumham di mata publik.
Direktur Utama SorotPeritiwa.com, Erlangga Setiawan, SH, menegaskan pihaknya akan melayangkan surat resmi dan melakukan konfirmasi tidak hanya kepada Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga Karutan Medaeng Tomi Elyus serta pihak berwenang lain.
“Praktik kotor ini tidak boleh dibiarkan. Rutan jangan sampai berubah menjadi ladang bisnis yang memeras keluarga tahanan. Jika ada oknum yang bermain, harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya,” tegas Erlangga.
Publik kini menanti: apakah Kemenkumham berani membersihkan institusinya, atau memilih pura-pura tidak tahu di balik tembok tinggi Rutan Medaeng? Jika tak ada tindakan tegas, kepercayaan rakyat terhadap sistem pemasyarakatan hanya tinggal abu.
Penulis: Redaksi